Ikhsan PSP
IDXChannel - Indonesia diperkirakan membutuhkan suntikan dana segar hingga USD1 triliun guna mengejar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga 2030 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam acara High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2023/High-Level Segment 2023 (HLS) United Nations Economic and Social Council, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
"Tantangan pendanaan ini diantisipasi melalui pendanaan inovatif seperti blended finance hingga penerapan Integrated National Financial Framework," ujar Suharso, dalam keterangan resminya, Kamis (20/7/2023).
Menurut Suharso, saat ini Indonesia telah mampu mencapai 63 persen dari total 222 indikator SDGs. Guna terus mendongkrak pencapaian tersebut, pemerintah disebut Sunarso telah mengupayakan beragam cara.
Salah satunya dengan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan tangguh.
Beberapa area potensial adalah green growth, blue growth, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital.
"Agar kami bisa kembali ke jalur pencapaian SDGs, penting bagi kami untuk tidak hanya memenuhi komitmen yang ada, namun juga menawarkan terobosan yang berarti dan menyampaikan tindakan transformatif untuk meningkatkan implementasi TPB/SDGs," tutur Suharso.
Untuk mempercepat pencapaian SDGs tersebut, Suharso menjelaskan, pemerintah juga melakukan berbagai intervensi melalui kebijakan, rencana, dan program pembangunan nasional serta menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah.
Caranya dengan melakukan pelokalan SDGs hingga ke tingkat desa dan lintas sektor, serta penguatan kemitraan multipihak.
Indonesia juga memimpin keketuaan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkey, and Australia (MIKTA) yang bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan global, termasuk pemajuan demokrasi, stabilitas dan pembangunan ekonomi serta sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara-negara berkembang dan maju.
Dalam paparannya, Suharso mengungkap tiga langkah yang ditempuh untuk memastikan MIKTA mencapai target kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pertama, multilateralisme merupakan kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan global. Karenanya, Suharso mengaku bakal berusaha untuk mempromosikan sistem multilateral yang efektif, terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel untuk memastikan pencapaian agenda 2030 dan TPB/SDGs tepat waktu.
"Kedua, kami pegang janji kami berkomitmen untuk tidak meninggalkan siapapun dan memprioritaskan mereka yang tertinggal dan yang paling rentan," ungkap Suharso.
Indonesia disebut Suharso akan berkontribusi pada pemulihan global yang inklusif untuk semua dan bekerja sama untuk memobilisasi semua sumber pembiayaan SDGs.
"Hal itu penting untuk menjembatani kesenjangan kapasitas yang diperlukan untuk mencapai SDGs. Terakhir, kami akan mengambil tindakan nyata untuk kerja sama internasional yang efektif," tegas Suharso. (TSA)
