Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melaporkan saat ini Kementerian Keuangan telah menyetujui penambahan alokasi anggaran Rp4,1 triliun untuk pagu anggaran 2025 setelah sebelumnya terkena efisiensi anggaran.
Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Maka, pagu efektif Kementerian Perhubungan per 13 Februari 2025 sebesar Rp17,72 triliun (semula Rp13,58 triliun), dengan penambahan Rp4,14 triliun.
Menhub memastikan dengan penambahan anggaran ini, maka program mudik gratis yang diselenggarakan setiap tahun, penyaluran PSO, hingga belanja pegawai akan masih menjadi prioritas utama. Harapannya, layanan masyarakat tidak terganggu dengan adanya program yang dipertahankan tersebut.
"Dengan tambahan ini kami pastikan, layanan publik, seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai tetap menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Di samping itu, Menhub juga memastikan dengan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun ini belanja pegawai tidak terganggu. Sehingga, dipastikan tidak ada dampak efisiensi terhadap para pegawai di Kementerian Perhubungan.
"Jika dibandingkan dengan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi, PSO, insyaallah mudik gratis bisa kami laksanakan, begitu juga pegawai tidak terganggu," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menghitung ulang program tahunan seperti mudik gratis Lebaran setelah adanya efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga di Kabinet Merah Putih.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, program mudik gratis sebetulnya cukup membantu masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda dua melakukan perjalanan antar provinsi. Sebab, hal ini menyangkut dalam aspek keselamatan pengendara.
"Mudik gratis, kalau anggarannya masih ada kita teruskan. Karena ini memang mudik gratis ini sangat membantu masyarakat dan membantu kami," ujar Dudy saat ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.
Harapannya program mudik gratis terus dijalankan terutama pada periode Lebaran dan Natal. Baik dilakukan oleh swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa mengakomodir perjalanan untuk menjamin keselamatan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan.
(Dhera Arizona)
