Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, saat ini sektor transportasi mengambil sekitar 90 persen subsidi Bahan Bakar Minyak yang mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun.
Kemudian, kerugian negara akibat kemacetan lalu lintas juga bisa mencapai Rp71 triliun per tahun. Ia mengatakan pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Indonesia (Mass Transit Project) yang kini tengah berlangsung diharapkan dapat selesai tepat waktu.
Project ini ditargetkan mampu meningkatkan cakupan layanan sistem transportasi perkotaan dan menekan kerugian negara di sektor transportasi. Project yang pendanaannya didukung World Bank dan AFD ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga nanti pertengahan tahun 2027.
Project sebesar Rp3,7 triliun ini, dihadirkan dengan latar belakang yang kuat yakni masih tingginya biaya transportasi di Indonesia yang menggerus hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat.
"Tingginya biaya transportasi itu salah satunya dikarenakan belum terintegrasinya sistem transportasi kita. Maka, dengan adanya angkutan umum yang memadai dan terjangkau diharapkan bisa mengurangi biaya transportasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/9/2025).
Aan mengatakan, lewat pembiayaan dari world bank tersebut, akan dikerjakan pengintegrasian transportasi perkotaan di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Cekungan Bandung, karena dinilai sebagai salah dua kota termacet di Indonesia.
"Dengan adanya angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern nantinya, diharapkan dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga bisa beralih ke angkutan umum," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Project Management Unit Mastran Project, Ahmad Yani, menyebut program BRT di Mebidang akan melayani 14 rute dengan 527 unit bus dan 32 halte (on coridor) & 696 halte (off coridor). Sementara, untuk kawasan metropolitan Bandung akan melayani 21 rute dengan 579 unit bus dan 34 halte (on coridor) & 768 halte (off coridor).
Dalam pekerjaan ini, masing - masing pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur BRT untuk menjamin integrasi BRT dengan jaringan transportasi eksisting serta Pemasangan dan operasional Intelligent Transportation System (ITS)/Sistem Transportasi Cerdas.
Sedang Pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan subkomponen pengadaan, operasional, dan pemeliharaan armada, termasuk operator, kemudian penyiapan lahan dan perizinan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.
"Progres hingga saat ini untuk Mebidang, 2 paket (halte on corridor dan jalur on corridor) sedang dalam proses evaluasi Pokja, Paket Depo Mebidang sedang dalam proses pemasukan penawaran, serta Paket off corridor Mebidang sedang dalam proses lelang ulang," tutur dia.
Disisi lain, untuk Cekungan Bandung, progresnya 3 paket (2 paket depo dan paket jalur off corridor) sudah mendapatkan No Objection Letter untuk dokumen lelang dari World Bank. Kemudian, 2 paket (jalur on koridor dan halte on corridor) masih menunggu persetujuan procurement plan dari World Bank.
(kunthi fahmar sandy)
