Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum membahas anggaran untuk menangani polusi udara di Jabodetabek yang tengah menjadi sorotan publik.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribo, saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023). "Belum ada dibahas," imbuhnya.
Meski DKI Jakarta beberapa kali menempati peringkat pertama dalam daftar kota paling berpolusi di dunia, Febrio menyebut isu soal polusi ini tidak masuk dalam pembahasan dalam acara KTT ASEAN 2023 yang saat ini digelar di ibu kota.
"Tidak ada (pembahasan polusi udara)," imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan Work From Home (WFH) 75% bagi ASN di lingkungan pemda selama perhelatan KTT ke-43 ASEAN. Hal itu sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dan menekan polusi udara di Jabodetabek.
Sebagaimana diketahui, acara puncak KTT ASEAN akan berlangsung selama 5-7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem Satori menyoroti beberapa alokasi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024 untuk mendukung transformasi ekonomi kesehatan sebesar Rp186,4 triliun.
Alokasi antara lain untuk penajaman lokasi dan investasi, percepatan penurunan stunting, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, hingga efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Barangkali bisa ditambahkan seharusnya untuk item, antara lain meningkatkan kesehatan akibat polusi udara yang terkenal sekarang ini karena khususnya di DKI Jakarta meresahkan serta mengganggu kesehatan, terutama penyakit ISPA," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI bersama wakil pemerintah di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) lalu.
(FRI)
