Suparjo Ramalan
IDXChannel - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Ridwan, mengatakan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahkan melalui hal itu, turut mendukung pengembangan Surat Utang Negara (SUN) di pasar sekunder. Menurutnya, SPPA saat ini menjadi infrastruktur teknologi dan informasi yang dipilih oleh DJPPR Kemenkeu sebagai sarana penyelenggaraan sistem dealer utama dalam mempertemukan transaksi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).
Adapun, SPPA diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada November 2020 lalu. Peluncuran tersebut merupakan awal dari era baru perdagangan EBUS, di mana SPPA hadir sebagai sebuah platform perdagangan elektronik resmi pertama untuk transaksi EBUS di pasar sekunder Indonesia.
“Kami mendukung pengembangan SPPA yang dilakukan BEI karena sejalan dengan strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, dan optimalisasi SPPA dapat membantu pembentukan harga SBN yang wajar dan transparan (fair price discovery) di pasar sekunder,” ujar Deni kepada wartawan, Jumat (5/1/2024).
Menurut Deni, SPPA tidak hanya menjadi wadah perdagangan elektronik bagi Efek Bersifat Utang dan Sukuk, termasuk Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), di pasar sekunder, tetapi juga memegang peran strategis dalam peningkatan kinerja dan pengawasan dealer utama.
