Iqbal Dwi Purnama
“Program-program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan atau sustainable,” terang Hendri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan dalam 2 tahun sisa kabinet Indonesia maju tidak ada lagi pembangunan infrastruktur baru tetapi anggaran akan dioptimalkan untuk fungsi pemeliharaan infrastruktur.
Namun demikian, dipastikan pembangunan akan sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan.
“Dalam implementasinya, Kementerian PUPR akan meningkatkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat berdasarkan master plan yang disusun bersama dengan stakeholder lainnya,” pungkas Menteri Basuki.
(DES)
