Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan penyediaan air bersih untuk masyarakat masih terkendala masalah pendanaan. Bahkan, ruang fiskal APBN belum bisa difokuskan untuk penyediaan air bersih ke masyarakat.
Oleh karena itu, Investasi menjadi salah satu instrumen untuk menutup gap pendanaan dalam rangka penyediaan air bersih. Masalahnya, investor belum banyak yang melirik sektor ini.
Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok skema pemberian insentif untuk sektor sumber daya air. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi booster bagi para investor.
Menurut Ali, setidaknya dibutuhkan hingga Rp256 triliun untuk bisa mengalirkan air bersih untuk masyarakat Indonesia. Angka tersebut yang akan dicapai melalui kerja sama yang akan dijalin bersama para investor dengan tawaran insentif yang lebih menarik.
"Itu yang sedang kita godok (skema insentif), karena pemerintah punya hambatan fiskal. Kalau kita ingin membangun air bersih, kita butuh setidaknya dalam 5 tahun pembangunan itu Rp256 triliun dalam. Kemampuan pemerintah kan sepertiganya juga tidak sampai, dan kita butuh swasta masuk," ujar Firdaus usai diskusi Road to 10th World Water Forum: Policy, Technology, Investment Opportunity in Water Resources Management di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Ada tiga faktor yang akan membuat swasta tertarik untuk masuk mendanai proyek di sektor SDA. Selain insentif yang menarik, dari sisi regulasi dan kepastian tarif juga menjadi hal yang paling penting bagi swasta.
"Mereka akan masuk kalau ada kepastian regulasi dan kepastian tarif. Ketiga, kepastian stabilitas politik. Tiga ini kita sedang siapkan, (masalah) ini gak hanya indo tapi global," sambungnya.
