Kiswondari Pawiro
Menurut Rizki, ketika lembaga tersebut bersifat independen dan objektif, maka akan mengakomodir sekaligus membatasi adanya kepentingan untuk bertindak abuse of power. Karena, para komisioner yang dipilih berasal dari berbagai unsur dengan merujuk pada benchmark lembaga lain saat pembentukannya.
"Kan yang memilih tidak hanya DPR. Tetapi juga ada perwakilan unsur dari pemerintah, ada dari publik, dan ada juga dari swasta," tambah putra Bupati Lebak ini.
Oleh karena itu, kata dia, SDM yang akan mengisi lembaga tersebut harus memiliki berbagai disiplin ilmu yang mengerti akan tupoksinya masing-masing. Mereka juga nantinya dapat memutuskan apakah ada penyalahgunaan atau potensi kebocoran data, siapa lembaga yang bertanggung jawab akan hal tersebut, termasuk memberikan sanksinya seperti apa. Dan lagi, dengan beban kerja hari ini akan membuat Kominfo kelebihan beban kerja.
"Dari pada diberikan tupoksinya itu kepada kementerian (Komunikasi dan Informasi) yang sudah berlebihan dari sisi tugas dan tanggung jawab. Apakah itu pembangunan satelit, menangkal hoaks, atau mendistribusikan akses internet dan sebagainya. Itu sudah menjadi tugas yang sangat besar," pungkas Rizki. (TIA)
