Felldy Utama
IDXChannel - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik.
Dia pun menyinggung mengapa kebijakan ini justru yang menjelaskan adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak serta merta membuat publik mendapatkan penjelasan secara utuh.
"Ini yang keluar (penjelasan) kemarin KSP, ya, makanya itu yang tidak ada di dalam PP 21, ya Bang Timbul (aliansi pekerja) pasti bingung gitu kan. Jadi harus keluar dulu berdialog dan bertemu," kata Kamrussamad dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Tapera, antara Nikmat dan Sengsara' yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).
Dia meyakini jika tak ada penjelasan dari pihak yang berwenang, justru akan membuat kebijakan tersebut semakin berpolemik di tengah masyarakat.
