AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Kontribusi Koperasi Pada PDB Ditargetkan Naik Jadi 5,3 Persen di 2022

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Jum'at, 11 Juni 2021 12:55 WIB
Sebelumnya kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen.
Kontribusi koperasi terhadap pendapatan domestik Bruto naik di 2022 menjadi 5,3 persen. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kontribusi koperasi terhadap pendapatan domestik Bruto naik di 2022 menjadi 5,3 persen. Sebelumnya, kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen. 

Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.
Rasio wirausaha yang di 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen di tahun 2022. 

Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 di 2021 dan 150 di tahun 2022. Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen. 

"Hal ni mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM  pada PDB. Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan, akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024. Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,"kata Arif dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Timur, di kota Malang, Kamis (9/6/2021)..

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM.  "Misalnya peningkatan kapasitas SDM,   kurasi produk UMKM juga harus dianggarkan. Kami di Provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota,"  kata Khofifah yang juga mantan Mensos itu.

Khofifah juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk memastikan bahwa  proses perijinan UMKM dilakukan sudah bisa di semua level dan lini.  "Pak Pur selaku KadiskopUKM Jatim harus bisa  mengkoordinasikan  industri  makanan minuman yang  kesulitan mengurus PIRT. Agar bisa diakses UMKM,' katanya.

Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perijinan lain seperti sertifikat halal, POM  harus seiring dengan  akses permodalan.
"Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi bahwa aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan," pintanya.

Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di bulan Agustus 2021 mendatang. "Ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin BBI ini. Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung," pungkasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD