Ade Suhardi
Dedy sendiri belum bisa memastikan skema teknis dari penerapan WFH. Dinas mana saja yang nantinya akan menjalani WFH, belum bisa dipastikan.
“Namun yang jelas WFH ini tidak mengganggu proses pelayanan publik,” ucap dia.
Seperti Pandemi Covid-19 Dedy menambahkan, penerapan WFH akan mengadopsi kebijakan pembatasan pada saat pandemi covid-19 lalu.
Karena penyumbang tertinggi polusi berasal dari asap kendaraan, maka fokus utama WFH ini yakni pembatasan mobilitas penduduk.
“Termasuk di Bekasi di mana aktivitas mobilitas tinggi sehingga produksi karbon juga besar. Maka kerangka kebijakannya mengadopsi saat covid-19 lalu. Tinggal bagaimana kajian teknisnya nanti dari Kemendagri,” ucap dia.
(SLF)
