AALI
9675
ABBA
314
ABDA
6975
ABMM
1360
ACES
1260
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3450
ADHI
810
ADMF
7600
ADMG
175
ADRO
2280
AGAR
360
AGII
1410
AGRO
1320
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
68
AIMS
370
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1075
AKRA
735
AKSI
660
ALDO
1405
ALKA
294
ALMI
288
ALTO
274
Market Watch
Last updated : 2022/01/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
508.18
0.2%
+0.99
IHSG
6645.51
0.52%
+34.35
LQ45
949.77
0.29%
+2.75
HSI
23550.08
-1.08%
-256.92
N225
26717.34
2.09%
+547.04
NYSE
0.00
-100%
-16236.51
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,364
Emas
829,485 / gram

Kucurkan Dana APBN Rp4,3 Triliun Untuk KCJB, Ini Catatan Ekonom ke Pemerintah 

ECONOMICS
Azhfar Muhammad
Selasa, 09 November 2021 11:45 WIB
Ekonom menyarankan pemerintah dan DPR melakukan evaluasi hingga kajian untung rugi dalam pembiayaan APBN tersebut. 
Kucurkan Dana APBN Rp4,3 Triliun Untuk KCJB, Ini Catatan Ekonom ke Pemerintah 
Kucurkan Dana APBN Rp4,3 Triliun Untuk KCJB, Ini Catatan Ekonom ke Pemerintah 

IDXChannel - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberikan catatan kepada pemerintah atas suntikan dana APBN yang akan dikucurkan untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). 

Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah dan DPR melakukan evaluasi hingga kajian untung rugi dalam pembiayaan APBN tersebut. 

“Pemerintah perlu membuat kajian soal tiga opsi, pertama, proyek ditunda dulu dan berapa estimasi untung rugi nya dari penundaan tersebut. Kedua, proyek dilanjutkan dengan dana APBN atau penjaminan pemerintah, ketiga, proyek terminasi atau penghentian secara penuh,” kata Bhima Yudhistira saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/11/2021).

Bhima Yudhistira mengatakan ketiga opsi ini harus dijabarkan kepada publik sebagai bentuk transparansi karena kalau cepat cepat suntik dari APBN tentu akan jadi masalah di kemudian hari. 

“Memang proyek dari awal sudah dipertanyakan. Dari stasiun Tegalluar ke kota bandung berarti harus ada transportasi tambahan. Bagi penumpang akhirnya lebih murah dengan alternatif transportasi yang sudah ada,” katanya. 

Bhima menyarankan Pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap kereta reguler kelas ekonomi untuk ditambah. 

“Subsidi kepada kereta jarak jauh berupa entah kereta ekonominya ditambah, atau harga tarif tol disubsidi, itu yang lebih bermanfaat,” ungkapnya. 

Jika tidak begitu, Bhima menyimpulkan pemerintah harus menanggung pembayaran bunga utang Rp405 triliun dan menganggarkan di APBN 2022.

“DPR idealnya melakukan evaluasi sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat. Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa? Kemudian lakukan audit dari BPK juga atau bentuk Pansus,” pungkasnya. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD