Azhfar Muhammad
Bhima menyarankan Pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap kereta reguler kelas ekonomi untuk ditambah.
“Subsidi kepada kereta jarak jauh berupa entah kereta ekonominya ditambah, atau harga tarif tol disubsidi, itu yang lebih bermanfaat,” ungkapnya.
Jika tidak begitu, Bhima menyimpulkan pemerintah harus menanggung pembayaran bunga utang Rp405 triliun dan menganggarkan di APBN 2022.
“DPR idealnya melakukan evaluasi sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat. Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa? Kemudian lakukan audit dari BPK juga atau bentuk Pansus,” pungkasnya. (NDA)
