Azhfar Muhammad
IDXChannel - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberikan catatan kepada pemerintah atas suntikan dana APBN yang akan dikucurkan untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah dan DPR melakukan evaluasi hingga kajian untung rugi dalam pembiayaan APBN tersebut.
“Pemerintah perlu membuat kajian soal tiga opsi, pertama, proyek ditunda dulu dan berapa estimasi untung rugi nya dari penundaan tersebut. Kedua, proyek dilanjutkan dengan dana APBN atau penjaminan pemerintah, ketiga, proyek terminasi atau penghentian secara penuh,” kata Bhima Yudhistira saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/11/2021).
Bhima Yudhistira mengatakan ketiga opsi ini harus dijabarkan kepada publik sebagai bentuk transparansi karena kalau cepat cepat suntik dari APBN tentu akan jadi masalah di kemudian hari.
“Memang proyek dari awal sudah dipertanyakan. Dari stasiun Tegalluar ke kota bandung berarti harus ada transportasi tambahan. Bagi penumpang akhirnya lebih murah dengan alternatif transportasi yang sudah ada,” katanya.
Bhima menyarankan Pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap kereta reguler kelas ekonomi untuk ditambah.
“Subsidi kepada kereta jarak jauh berupa entah kereta ekonominya ditambah, atau harga tarif tol disubsidi, itu yang lebih bermanfaat,” ungkapnya.
Jika tidak begitu, Bhima menyimpulkan pemerintah harus menanggung pembayaran bunga utang Rp405 triliun dan menganggarkan di APBN 2022.
“DPR idealnya melakukan evaluasi sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat. Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa? Kemudian lakukan audit dari BPK juga atau bentuk Pansus,” pungkasnya. (NDA)
