Nia Deviyana
Namun, Amran menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kesulitan peternak atau melanggar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya. Kami tidak beri ruang. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat tidak akan kami berikan izin impor,” kata dia.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Rapat Koordinasi Perunggasan pada 14 Agustus 2026. Salah satu pembahasan utama adalah memastikan distribusi DOC FS ayam ras petelur berjalan sesuai ketentuan dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2024.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Hary Suhada, menjelaskan pengaturan tersebut bukan kebijakan yang disusun pemerintah secara sepihak. Ketentuan distribusi DOC lahir dari aspirasi peternak yang telah dibahas bersama asosiasi, koperasi, dan pemangku kepentingan perunggasan.
“Permentan Nomor 10 Tahun 2024 ini merupakan hasil dari aspirasi peternak melalui asosiasi dan koperasi yang sebelumnya sudah kita bahas bersama melalui forum public hearing. Jadi, ketentuan ini lahir dari masukan peternak dan para pemangku kepentingan perunggasan,” ujar Hary.
