Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Penyerapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi polemik di kalangan elite. Pada 2025, anggaran program prioritas tersebut mencapai Rp71 triliun dan bakal naik hampir lima kali lipat pada 2026 menjadi Rp335 triliun.
Polemik ini dipicu pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana memotong anggaran MBG jika serapannya rendah. Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menilai, Purbaya tidak perlu memotong anggaran MBG.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya bersikeras akan tetap memotong anggaran program MBG jika tidak terealisasi dengan baik. Dia mengaku terus melakukan pengawasan (monitoring) terhadap penyerapan anggaran MBG.
"Kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia nggak nyerap (anggaran), kami potong juga," kata Purbaya kepada wartawan di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025 itu tetap menghargai pernyataan Luhut soal MBG. Namun, sebagai menkeu, dia ingin agar program tersebut berjalan dengan baik sesuai pagu yang direncanakan.
"Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu bagus semua," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Luhut menyebut, sejauh ini program MBG berjalan optimal dengan penyerapan anggaran yang baik. Dia meminta Purbaya untuk tidak memangkas alokasi dana MBG yang belum terserap.
"Kami laporkan bahwa penyerapan anggarannya membaik sehingga Menkeu nanti tidak perlu ambil-ambil anggaran yang tidak terserap," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga September 2025, serapan anggaran MBG mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari pagu.
Menurut Luhut, angka ini menunjukkan progres positif yang akan terus dikebut hingga akhir tahun. Dia menyebut, pemantauan ketat di lapangan terus dilakukan untuk memastikan realisasi program selaras dengan data yang dilaporkan.
"Kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari DEN sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Presiden dapat laporan dengan data akurat sehingga pengambilan keputusan juga bisa akurat," kata Luhut.
(Rahmat Fiansyah)
