Anggie Ariesta
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.
Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.
Purbaya membeberkan adanya praktik under-invoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya) yang dilakukan secara masif oleh perusahaan kakap di sektor kelapa sawit.
"Kita deteksi ada beberapa perusahaan sawit melakukan under-invoicing export separuh dari nilai ekspornya. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar 50 persen kira-kira kalau dipukul rata yang total ekspor mereka yang diakui enggak separuhnya," ungkap Purbaya usai konferensi pers, Kamis (8/1/2026).
Selain sektor sawit, Menkeu menyoroti maraknya industri liar di sektor baja dan bahan bangunan yang dikelola oleh pihak asing tanpa mematuhi aturan perpajakan Indonesia.
Perusahaan-perusahaan ini diketahui beroperasi dengan tenaga kerja asing dan melakukan transaksi berbasis tunai (cash based) untuk menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat," tegasnya.
Purbaya mengaku heran mengapa perusahaan asing yang cukup familiar ini bisa beroperasi bebas tanpa terdeteksi oleh aparat pajak dan bea cukai selama ini. "Kalau saya tahu, mereka pasti lebih tahu dari saya," sindirnya.
