Iqbal Dwi Purnama
Lebih lanjut Luhut menegaskan, penyelenggaraan sistem transportasi publik memang memerlukan dukungan APBN. Tujuannya agar punya harga keekonomian yang tepat dan terjangkau digunakan oleh khalayak luas.
Menurutnya, tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga, diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," ujar dia.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
