AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Mahfud MD Pastikan Terus Kejar Obligor BLBI yang Belum Bayar Utang

ECONOMICS
Athika Rahma
Kamis, 25 November 2021 13:03 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD memastikan akan terus memburu obligor BLBI yang belum membayar utangnya.
Mahfud MD Pastikan Terus Kejar Obligor BLBI yang Belum Bayar Utang (Dok.MNC Media)
Mahfud MD Pastikan Terus Kejar Obligor BLBI yang Belum Bayar Utang (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan akan terus memburu obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum membayar utangnya.

Pihaknya juga dengan tegas akan menyita aset para obligor jika mangkir dari kewajibannya.

"Kami akan terus bekerja memburu aset dan orang-orang yang belum kooperatif untuk segera duduk bersama kami," ujar Mahfud MD di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, jika memang obligor merasa keberatan, maka mereka harus berdiskusi dengan pemerintah. Kalau masih bandel, maka mereka harus berurusan dengan hukum.

"Kalau merasa hutangnya bukan segitu mari hitung sama sama, kalau nggak, akan tetap diburu. Kami sudah siapkan perangkat hukum, baik hukum administrasi, perdata bahkan jika terpaksa, hukum pidana," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, pihaknya tengah melakukan trasir dan penandaan aset para obligor sebelum melakukan penyitaan.

"Kita panggil, kita negosiasi dengan yang bersangkutan, kalau tidak sepakat, kita akan lakukan penyitaan, karena pada dasarnya kita akan kembalikan uang milik rakyat. Bahkan aset yang belum dijadikan jaminan atau harta kekayaan lainnya akan kita kejar," kata Rionald. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD