Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pandemi Covid 19 membuat masyarakat harus membatasi mobilitas kesehariannya. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang kini berlevel.
Kebijakan tersebut lantas berhasil menekan angka penularan Covid 19 hingga 50 persen dari puncak kasusnya beberapa pekan lalu, begitu Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun pembatasan mobilitas juga menyisakan dapak pada kemunduran berbagai bisnis. Salah satunya bisnis bioskop ditanah air karena tidak diberikannya izin beroperasi.
Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, Djonny Syarifudin, sejak pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat pada dua tahun belakangan, usaha Bioskop di seluruh Indonesia mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.
"Semua pasti punya dampak, seluruh bioskop di Indonesia ditutup, kalau sudah gitu ya rugi. Dua tahun ini (kerugian) sudah triliunan," Ujarnya kepada MNC Portal.
Djonny menjelaskan bahwa satu gerai bioskop kerugiannya bisa mencapai 150 juta selama PPKM darurat ini. "Bayangin Cinema 21 saja ada 280, CVG 60, Cinepolis 60, dan sisanya independen belum lagi" Tambahnya.
Penutupan bioskop secara keseluruhan membuat para pemilik bioskop kewalahan menutupi pengeluaran bulanan, seperti bayar listrik, perawatan gedung bioskop, alat penunjang, hingga membayar upah karyawan.
Hingga saat ini, Djonny mengaku dengan berat hati untuk merumahkan sementara para karyawan bioskopnya. Menurutnya tidak ada jalan lain, disamping tidak diberikannya kelonggaran dan jalan tengah pada pengusaha bioskop menjalankan bisnis usahanya.
"Gak ada yang untung, rugi semuanya, ini kita menunggu aja, peraturan-peraturan yang ada, Cuma kita menghimbau pada pemerintah, tolong dong pakai azas keadilan," Sambung Djonny.
Saat ini, Djonny sangat mengaharpkan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan agar memberikan jalan tengah kepada pelaku usaha bioskop serta karyawannya menjalani masa pandemi ini.
"Kami juga mengharapkan adanya perhatian pemerintah, mengingat besarnya kerugian yang dialami oleh bioskop sejak bioskop mulai tutup Maret 2020 lalu, karena walaupun bioskop tutup, pemeliharaan dan perawatan perangkat harus rutin dilakukan. Demikian juga pembayaran listrik dan pembayaran gaji karyawan, walaup memang ada sebagian karyawan yang harus dirumahkan," Tutur Djonny.
Menjalankan usaha bioskop ditengah situasi pandemi memang bukanlah hal mudah. Ibarat dua sisi kartu yang bertolak belakang. Tunggakan listrik dan perawatan alat musti terbayarkan, namun kemanusiaan karyawan juga penting diperhatikan.
Untuk itu Djonny meminta kepada pemerintah, setidaknya diberikan intensif seperti keringanan membayar beban listrik sebesar 50-60 persen, dibebaskan pajaknya karena mereka tidak menjalankan operasi sama sekali, mengikut peraturan yang dibuat.
Hal itu, penting dilakukan agar mengindari PHK masal karyawan. hingga saat ini seluruh karyawan bioskop hanya mendapat upah setengahnya dari minim upah di daerahnya bekerja. Bahkan tidak jarang karyawan yang tidak diberikan upah sama sekali, semenjak bioskop berhenti beroperasi.
"Karyawan bioskop jumlahnya sekitar 10.175 orang di seluruh Indonesia. Mereka rata-rata menerima upah minimum sesuai wilayah masing-masing," Lanjut Djonny.
Ada sedikit kekecewaan dari hati djonny, selama menjalankan usaha bioskop, dirinya selalu berusaha mematuhi peraturan yang ada, membayar pajak, mematuhi protokol kesehatannjika diberikan kesempatan untuk buka.
"Kita setiap tahun bayar pajak, ngasih duit ke daerah, pendapatan daerah kan salah satunya dari pajak bioskop, itu kita patuhi semuanya, nah giliran lagi susah, kita Himbau dia, kita gak minta muluk-muluk kok, itu aja, kalau gak dikasih, ya sudah, mau diapain?," Tutupnya. (FHM)
