AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Mencoba Realistis, ALFI Usulkan Subsidi Solar Dicabut

ECONOMICS
Taufan Sukma/IDX Channel
Sabtu, 16 April 2022 15:27 WIB
Permasalahan ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Bagaimana truk-truk pengangkut barang harus mengantre seharian lebih hanya untuk mendapat solar subsidi.
Mencoba Realistis, ALFI Usulkan Subsidi Solar Dicabut (foto: MNC Media)
Mencoba Realistis, ALFI Usulkan Subsidi Solar Dicabut (foto: MNC Media)

IDXChannel - Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menjadi perbincangan di masyarakat. Usai kenaikan harga BBM jenis Pertamax per 1 April 2022 lalu yang disinyalir membuat sebagian konsumennya beralih ke Pertalite dan sempat membuat kelangkaan, kini masyarakat mengeluhkan pasokan solar bersubsidi yang mulai langka di pasaran.

Menyikapi hal ini, Asosiasi  Logistik  dan Forwarder Indonesia (ALFI) secara resmi mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut subisidi solar untuk armada (truk) angkutan barang/kontainer logistik.

"Kami melihat permasalahan ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Bagaimana truk-truk pengangkut barang ini harus mengantre berjam-jam, bahkan seharian lebih hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi. Dari tahun ke tahun selalu sepetrti itu. Artinya ada (kebijakan) yang salah," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ALFI, Yukki NUgrahawan Hafai, kepada media, Sabtu (16/4/2022).

Dengan harus antre demikian lama, menurut Yukki, perusahaan logistik harus menanggung komplain dari pelanggan karena kiriman barang menjadi lebih lama sampai di tujuan. Tak hanya itu, biaya logistik juga membengkak karena waktu pengiriman yang menjadi demikian lama, sehingga perusahaan logistik harus membayar demurage sebesar Rp650.000 per hari.

"Padahal solar (bersubsidi) itu hak kami, tapi sangat susah didapatkan. Berdasar informasi dari anggota kami di lapangan, ada indikasi solar bersubsidi ini justru diborong oknum tertentu untuk  dijual ke industri perkebunan dan pertambangan yang harusnya mengkonsumsi dexlite," tutur Yukki.

Yukki menjelaskan, praktik penyelewengan di lapangan ini dapat terjadi lantaran adanya perbedaan mencolok antara harga solar non subsidi (dexlite) yang sekitar Rp12.150 hingga Rp13.200 per liter dengan harga solar bersubsidi (biodiesel) yang hanya Rp5.150 per liter.

Dengan disparitas harga yang demikian tinggi, maka sangat berpotensi memunculkan spekulan atau tengkulak yang pada akhirnya membuat kebijakan pemberian subsidi oleh pemerintah yang niatnya bagus, namun menjadi tidak tepat sasaran.

"Dari pemikiran itu lah kami berkesimpulan baiknya tidak usah ada lagi solar bersubsidi. Cukup ada satu jenis solar (dexlite) saja di SPBU. Dengan begitu bagi kami para pengusaha, justru ada kepastian," tutur Yukki.

Usulan penghapusan BBM solar bersubsidi tersebut, diakui Yukki merupakan pilihan sulit bagi ALFI dan seluruh anggotanya karena terpaksa harus menaikkan tarif pengiriman. Hal ini lantaran BBM merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya angkutan barang.

"Tapi bagi kami itu lebih realistis. Ketimbang secara kebijakan seolah-olah ada subsidi tapi toh manfaatnya tidak sampai juga ke kami. Maka sebaiknya sekalian tidak perlu ada (solar bersubsisi) saja. Sekarang tinggal pemerintah seperti apa. Yang jelas usul sudah kami sampaikan, tinggal pemerintah yang memutuskan," tegas Yukki. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD