Bahkan menurutnya sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2021, inisiatif pendirian BUMDes terus bermunculan di desa-desa. Hingga tahun 2022 ini, telah beroperasi sebanyak 60.417 BUMDes. Bersamaan dengan itu tercatat pula berdirinya 6.583 BUMDes Bersama.
"Ini kalau membangun Konektivitas ekonomi, saya yakin desa-desa kita akan mengalami kemajuan yang luar biasa, tidak usah banyak-banyak, satu item saja misalnya, BUMDes membangun Konektivitas ekonomi pengelolaan keuangan," jelasnya.
Namun demikian dia mengakui bahwa hingga awal tahun 2020 pengelolaan BUMDes belum optimal. Utamanya dalam menjalin kerjasama dengan entitas bisnis lain, mendapatkan hingga mendapatkan permodalan dari negara.
"Hal ini terjadi karena belum dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes adalah badan hukum. Baru pada tahun 2020 akhir dimana lahir UU CK mengangkat BUMDes dari kubangan kelemahannya dengan memberi legalitas kelembagaan yang pasti, BUMDes sebagai badan hukum," tandasnya.
(SLF)