Heri Purnomo
“Pandemi Covid-19 telah mengajari kita bahwa kita harus berpikir jauh ke depan. Ke depannya, Indonesia membutuhkan perbaikan konektivitas jaringan, keselamatan transportasi, transportasi yang ramah lingkungan, dan integrasi antarmoda,” ujar Menhub.
Menhub mengatakan, dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, Kemenhub akan terus membangun infrastruktur transportasi baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, terdepan, tertinggal, dan perbatasan (3TP).
Untuk mengatasi terbatasnya kemampuan fiskal negara (APBN) dalam membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, Menhub menjelaskan, akan terus mendorong pendanaan kreatif non-APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU), Dana Kekayaan Negara, kerja sama pemanfaatan (KSP), pembiayaan campuran, pembiayaan hijau dalam infrastruktur proyek hijau, serta membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Pada momen Presiden G20 ini, kami menandatangani beberapa nota kesepahaman untuk pendanaan kreatif non-APBN dengan tiga negara yaitu Jepang, Inggris, dan Korsel untuk pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta,” ujar Menhub.
Lebih lanjut, Menhub mengatakan pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan berbahan bakar fosil, dengan mulai melakukan transformasi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk memiliki setidaknya 2 (dua) juta kendaraan listrik pada tahun 2025. Pemerintah akan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau konsumen kendaraan listrik tetapi juga produsen, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam untuk memproduksi komponen kendaraan listrik.
“Kami serius memasuki pasar energi terbarukan, termasuk transisi ke kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik selama G20 menunjukkan simbol dimulainya transformasi ini,” ujar Menhub.
(FRI)
