IDXChannel - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan sederet tantangan yang muncul untuk mewujudkan hilirisasi UMKM di sektor pertanian dan perikanan. Padahal menurutnya, hilirisasi menjadi modal awal untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Teten menilai hilirisasi tidak hanya sebatas kepada usaha skala besar seperti sektor pertambangan dan mineral saja, namun sangat relevan bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan yang banyak digerakkan oleh Koperasi dan UMKM.
"Hilirisasi tidak hanya tentang peningkatan nilai tambah. Tetapi ini tentang mengubah paradigma ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi, yang pada gilirannya akan mendorong transformasi pembangunan ekonomi kita ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif," ujar Teten dalam diskusi bersama Forum Wartawan Koperasi dan UKM di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Meski demikian, dalam mewujudkan hilirisasi di level UMKM masih menemui beberapa tantangan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan, seperti akses permodalan, hingga masuk dalam rantai pasok industri besar.
"Mengapa sampai hari ini UMKM masih sulit mengakses teknologi modern, pembiayaan maupun akses pasar? Karena UMKM kita disconnect (tidak terhubung) dengan industri. Karena didominasi mikro, kebanyakan UMKM kita bersifat mandiri. Beli bahan baku sendiri, packaging sendiri dsb," sambung Teten.
Seharusnya, dikatakan Teten, bagaimana hilirisasi membuat UMKM sebagai benchmark seperti apa yang dilakukan Korea Selatan, Jepang dan negara lainnya, di mana UMKM telah menjadi rantai pasok industri tak berjalan sendiri.
Menyoroti hal ini, dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menambahkan setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hilirisasi agar UMKM masuk dalam rantai pasok. Pertama, standar spek harus memenuhi ekspektasi konsumen. Kedua, memiliki volume besar. Ketiga, adalah kontinuitas.
Menurut Faisal, tidak ada hilirisasi tanpa hulu yang kuat. Karena UMKM harus menyediakan suplai yang banyak dan berkelanjutan.
"Industri besar banyak sudah memenuhi tapi banyak juga yang terkendala hulu kurangnya bahan baku. Maka, tiga hal ini yang biasa menjadi permasalahan. Dibutuhkan peran Pemerintah dalam memastikan tiga hal ini bisa dipenuhi. Serta peran berbagai stakeholder menyelesaikan permasalahan tersebut," pungkasnya.
(DKH)