AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Menperin Sebut Mobil Seharga Rp240 Juta Bakal Bebas Pajak

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Rabu, 29 Desember 2021 17:38 WIB
Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas mobil dengan harga tertentu direncanakan akan dihapus oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Menperin Sebut Mobil Seharga Rp240 Juta Bakal Bebas Pajak (FOTO:MNC Media)
Menperin Sebut Mobil Seharga Rp240 Juta Bakal Bebas Pajak (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas mobil dengan harga tertentu direncanakan akan dihapus oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

"Mobil rakyat itu yang harganya Rp240 juta. Itu bukan merupakan barang mewah, jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (29/12/2021). 

Menurut Menperin, definisi mobil rakyat selain dijual seharga Rp 240 juta, tetapi juga memiliki kapasitas mesin maksimal 1.500 cc dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80%. 

"Dengan harga Rp240 juta itu jelas lebih murah dibandingkan mobil lainnya. Selain itu, TKDN 80 persen itu bisa dikatakan bahwa itu mobil Indonesia," kata dia. 

Kemudian, terkait diskon PPnBM untuk industri otomotif yang akan berakhir pada akhir 2021, Menperin belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan atau berhenti. 

Pada kesempatan yang sama, Agus juga mengatakan bahwa Kemenperin telah mengajukan insentif yang berbasis emisi karbon, di mana semakin kecil kendaraan menghasilkan emisi karbon, maka akan semakin kecil pula pengenaan pajaknya. 

"Jadi, ini kami ajukan juga kepada Menkeu untuk dapat ditindaklanjuti," cetus Agus.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD