Widya Michella
IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia lebih cepat jika menggunakan PT Pos.
Hal ini dibuktikan dengan rampung nya penyaluran BLT BBM kepada 20.650.000 penerima manfaat melalui PT Pos.
"Percepatan penyaluran dalam rangka terutama kenaikan BBM dan kenaikan minyak goreng itu. Sehingga kami meminta anggaran untuk penyaluran untuk PT Pos karena menurut kami yang paling cepat adalah itu,"kata Mensos Risma di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Selain memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, PT Pos juga dinilai sangat cepat menyalurkan bansos hingga presentase mencapai 99%.
"Alhamdulillah kalau dari sisi kecepatan itu memang sangat cepat sekali dan kita lihat (dulu) tidak pernah bisa menyalurkan bansos di atas 90% selama ini. Tapi saat ini kami bisa menyalurkan 99% yang selama ini belum pernah bisa kami lakukan,"ujarnya.
Namun pada tahun 2023, bansos kata Risma tak semuanya dapat disalurkan melalui PT Pos. Sebab keterbatasan nya anggaran untuk biaya layanan salur lewat PT Pos.
"Untuk tahun 2023 ini kami tidak bisa sama dengan tahun kemarin karena kami hanya diberikan anggaran untuk menyalurkan Rp3T. Itu kami enggak bisa pak,"ujarnya.
Sebelumnya, Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang hadir dalam acara itu, meminta Mensos Risma agar memutuskan penyaluran bansos tahun 2023 menggunakan PT Pos atau himpunan bank negara (HIMBARA). Ia pun meminta agar Mensos Risma turut mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari layanan tersebut.
"Kalau itu berjalan baik silakan putuskan mau lewat HIMBARA atau lewat pos mana yang lebih efektif mana yang lebih efisien. Karena kalau lewat PT Pos ada tarifnya Rp 13 ribu sekian ini yang harus dihitung juga sebagai biaya, kalau dengan himbara resiko dan benefitnya itu juga harus dipertimbangkan,"ujarnya.
"Silakan nanti diputuskan apakah dengan PT Pos apakah dengan himbara kami mendukung saja,"tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya tengah menguji kelemahan maupun kelebihan kedua layanan tersebut. Dia menyebut daya serap PT pos akan lebih cepat akan tetapi memiliki biaya layanan setiap transaksi.
Berbeda dengan himbara tanpa biaya administrasi. Namun jika tak tersalurkan, uang akan mengendap, berbunga sehingga lama untuk kembali ke kas negara.
"Resiko seperti ini harus kita pertimbangkan, apakah mendesak himbara untuk segera menyalurkan atau segera memerintahkan kepada himbara untuk kembalikan uang negara kepada kas negara karena tidak mampu menyalurkan,"ujarnya.
"Kalau di PT pos begitu sampai di PT pos sudah langsung besoknya sudah langsung delivery. Cuma permasalahannya apakah PT pos itu langsung delivery kepada KPM atau betul-betul sesuai, kita akan uji,"ujarnya.
Menurutnya pengujian ini dapat memberikan opsi Kemensos dalam memilih layanan penyaluran bansos ke depan.
"Kembali lagi saya tekankan bukan memeriksa Kemensos tapi akan membantu Kemensos untuk mengambil keputusan mana paling efektif menyalurkan bansos ini apakah lewat himbara atau PT pos,"tuturnya.
(SAN)
