Iqbal Dwi Purnama
Amran turut menyebutkan persoalan pupuk juga menjadi salah satu yang menjadi perhatiannya. Saat ini, penggunaan kartu tani kurang efektif karena banyak petani yang tidak bisa menggunakannya.
“Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi,” sebutnya.
Amran pun mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kebijakan yang tepat. Bila penanganannya salah, maka akibatnya akan fatal.
“Pertanian kita tidak akan maju bila kita menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Maka banyak peraturan yang harus kita bongkar agar semua (pelaku pertanian.red) bisa bergerak lebih cepat,” tutur Amran.
(DKH)
