Heri Purnomo
Riswanto menjelaskan, hasil tangkapan belum dilelang saja nelayan sudah dibebankan oleh PNBP yang merupakan bruto atau lelang kotor. Setelah itu nelayan masih akan dibebankan pajak, seperti retribusi tambat labuh dari pemerintah provinsi dan retribusi lelang ikan dari pemerintah kota.
Tuntutan lainnya, menolak pemberlakuan denda administrasi 1.000% dan menolak pemberlakuan sanksi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).
"Nelayan juga meminta penambahan dua wilayah pengelolaan perikana meliputi wilayah 711 dan 712 untuk alat tangkap tarik berkantong," ujarnya. (NIA)
