Selain itu, dia mengklaim anggaran perjalanan dinas Kementerian Dalam Negeri bakal dipangkas 50 persen. "Kemudian ada honor-honor untuk rekrutmen pegawai, misalnya dengan pihak ketiga dan lain-lain juga itu sudah kita kurangi," tuturnya.
Dengan pemangkas anggaran itu, apakah mengganggu efisiensi program prioritas, kata Bima, hal tersebut masih dikaji dan sinkronisasi. Dia juga tak ingin karena terkendala budget fungsi pengawasan daerah terkendala.
"Kita kan harus berkoordinasi, harus melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD. Jadi jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga terkendala karena anggaran dikurangi," kata Bima
(Febrina Ratna Iskana)