Ia membantah anggapan yang menyebutkan Presiden Jokowi tidak terlibat dalam pengendalian Covid. Menurut dia, Kepala Negara selalu bekerja. Isu Jokowi tidak ikut terlibat menangani pandemi kemungkinan dihembuskan oleh pihak yang tidak memahami kerja pemerintah.
"Jadi sangat salah bahwa seolah-olah Presiden itu tidak mengendalikan Covid ini, tapi ya bisa dimaklumi mungkin karena mereka-mereka berada di luar yang tidak memahami mekanisme bekerja kami yang berada di kabinet ini di mana setiap saat Presiden bisa mengumpulkan para bawahannya," terang Moeldoko.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah menunjuk bawahannya untuk mengendalikan Covid-19. Pekerjaan itu didelegasikan kepada bawahannya terkait teknis-operasional di lapangan. Misalnya saja Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengomandoi PPKM Darurat di Jawa-Bali.
"Menuju kepada efektivitas organisasi dan pengendalian Covid maka Presiden menggunakan para bawahannya untuk bisa diberikan posisi-posisi pengendali pada sektornya masing-masing, khususnya di Jawa dan Bali. Warnanya menjadi merah dan hitam, maka kondisi yang demikian ditunjuklah Pak Luhut sebagai pengendali sementara di kawasan itu, di zona itu," ucap Moeldoko.
"Tetapi jangan salah kemarin dalam rapat kabinet juga disampaikan ada 43 kabupaten/kota dan tujuh provinsi di luar Jawa yang perlu untuk segera dipikirkan untuk PPKM Darurat itu dan itu masih dalam kendali dari pak Airlangga Hartarto. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat agar semuanya aware bahwa peran komando pengendali pusatnya masih tetap Presiden," tambahnya.