AALI
8425
ABBA
218
ABDA
6050
ABMM
4320
ACES
610
ACST
186
ACST-R
0
ADES
7175
ADHI
735
ADMF
8300
ADMG
168
ADRO
4150
AGAR
294
AGII
2210
AGRO
590
AGRO-R
0
AGRS
93
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
183
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1375
AKSI
320
ALDO
670
ALKA
288
ALMI
388
ALTO
174
Market Watch
Last updated : 2022/10/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
533.00
-0.24%
-1.28
IHSG
7069.23
-0.1%
-7.39
LQ45
1008.25
-0.24%
-2.43
HSI
17831.83
-1%
-180.32
N225
27172.40
-0.51%
-138.90
NYSE
14087.38
-1.23%
-174.65
Kurs
HKD/IDR 1,933
USD/IDR 15,185
Emas
835,647 / gram

Mulai Pekan Depan, Pemerintah Bakal Cabut Izin Usaha yang Tidak Bermanfaat

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 07 Januari 2022 16:53 WIB
Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mulai melakukan pencabutan perizinan mulai Senin besok.
Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mulai melakukan pencabutan perizinan mulai Senin besok.
Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mulai melakukan pencabutan perizinan mulai Senin besok.

IDXChannel - Menteri Investasi/Badan Koorinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mulai melakukan pencabutan perizinan mulai Senin besok.

"Khusus untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan) sudah kita lakukan mulai hari senin, koordinasi teknis kami dengan kementerian ESDM sudah sampai tadi malam kita lakukan," ucap Bahlil dalam konferensi persnya, Jumat (7/1/2022).

Selain itu Kementerian Investasi/BKPM juga akan berkolaborasi dengan Kementeraian Kehutanan untuk mencabut 3.126.439 hektar tanah yang ditelantarkan.

"Sebab kami menemukan dilapangan, hanya memegang izin konsesi tapi tidak membangun kebun, industri, tetapi areal tersebut hanya dipakai untuk orang sewa jalan," kata Bahlil.

Bahlil menegaskan pencabutan izin ini tanpa pandang bulu, namun pemerintah akan menertibkan sesuai aturan.

"Saya tahun ini abang-abang saya juga banyak, saya tahu ini sahabat saya juga banyak, dan bahkan mungkin di di grup perusahaan saya juga ada, tapi aturan harus kita tegakan," sambung Menteri Bahlil.

Bahlil menyampaikan penelantaran izin usaha yang tidak dimanfaatkan merupakan hambatan dalam perkembangan di Indonesia.

"Aturan berlaku utung semua orang, tidak hanya untuk satu kelompok orang tertentu, dan begitu dicabut akan kita distribusikan," lanjutnya.  

Oleh sebab itu pencabutan izin ini merupakan alasan untuk memajukan perekonomian masyarakat.

"Maka kita akan melakukan pembenahan, dengan mencabut 2270 izin yang tidak bermanfaat, bagaimana negara kita mau maju, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa dorong cepat," tutur Bahlil.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD