Rizky Fauzan
IDXChannel - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengutarakan sejumlah rencana pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu berawal dari kesepakatan antara pemimpin negara anggota G20 untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak.
Adapun kebijakan penghapusan subsidi tersebut ditujukan untuk mempercepat transisi energi
“Sebenarnya ide penghapusan subsidi BBM sudah lama. Tapi problemnya adalah pemerintah, misalnya dalam konteks penghematan subsidi tahun ini, tidak melakukan realokasi seperti untuk mendorong percepatan energi baru terbarukan atau mendorong alternatif transportasi publik secara signifikan,” kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Selasa (22/11/2022).
"Anggaran harus dipastikan kalo memang terjadi penghematan subsidi energi memang secara anggaran harus masuk ke dalam alternatif yang menjangkau kepada masyarakat," lanjutnya.
Dia menilai, pemerintah harus memastikan ada anggaran khusus jika kebijakan penghapusan subsidi BBM dilakukan. Misalnya, pemerintah mesti menyediakan speedboat atau kapal listrik bagi nelayan.
"Karena kalo BBM harga naik karena pencabutan subsidi problemnya adalah para petani, pekerja dan nelayan akan bertanya alternatifnya apa?" lanjutnya.
Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga perlu menyiapkan traktor baterai untuk petani. Sehingga, penghematan dari penghapusan subsidi tersebut tidak lari ke proyek yang tidak berkaitan dengan transisi ke energi bersih.
Di sisi lain, jika harga BBM naik lantaran subsidi dicabut, para pekerja seperti petani dan nelayan akan terkena imbas. Padahal, kelompok masyarakat tersebut membutuhkan alternatif untuk tetap menjalankan pekerjaannya.
"Apakah pemerintah mau membelikan juga, menggantikan alternatif tadi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, karena kondisi akan sangat aneh kalo BBM akhirnya naik karena penghapusan subsidi dan masyarakat disuruh beli motor atau mobil listrik," ucap Bhima.
Meskipun demikian, perlu ada konsistensi pemerintah mengurangi ketergantungan minyak. Misalnya, dibarengi dengan pengenaan pajak karbon. Pajak tersebut, kata dia, bisa menjadi stimulus untuk mengurangi beban masyarakat dalam beralih ke energi bersih. Selain itu, subsidi transportasi publik mesti diperbesar.
“Saya kira ini perlu kehati-hatian dalam transisi energi sampai pemerintah punya arah jela soal alternative. Dan jangan juga berdampak ke bansos. Jangan sampai bansos terlalu kecil sehingga mengakibatkan jumlah orang miskin bertambah,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, negara-negara anggota G20 setuju untuk mempercepat penghapusan subsidi BBM demi mencapai energi bersih dan berkelanjutan. Kesepakatan ini tercapai dalam deklarasi para pemimpin G20 di ajang KTT G20 Nusa Dua, Bali.
Berikut isi lengkap poin ke-12 deklarasi KTT-G20 di Bali 2022:
Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mencapai target SDG 7 dan berupaya menutup kesenjangan energi akses dan untuk memberantas kemiskinan energi. Menyadari peran kepemimpinan kami, dan dipandu oleh Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali, kami berkomitmen untuk mencari solusi untuk mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.
Kami akan mempercepat transisi dan mencapai tujuan iklim kita dengan memperkuat rantai pasokan energi dan keamanan energi, dan diversifikasi bauran dan sistem energi.
Kami akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi terbarukan sumber daya, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi pengurangan serta teknologi penghilangan, dengan mempertimbangkan keadaan nasional.
Kami mengenali pentingnya untuk mempercepat pengembangan, penyebaran dan penyebaran teknologi, dan penerapan kebijakan, menuju transisi menuju sistem energi rendah emisi, termasuk dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih, termasuk energi terbarukan, seperti serta langkah-langkah efisiensi energi, termasuk upaya percepatan menuju penurunan bertahap tenaga batu bara yang tidak berkurang, sejalan dengan kondisi nasional dan mengakui kebutuhan akan mendukung transisi yang adil.
Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen tersebut dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, tidak efisien subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi boros dan berkomitmen untuk mencapainya tujuan, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan.
Kami akan memperkuat kerja sama internasional serta dialog produsen-konsumen yang relevan mengamankan keterjangkauan dan aksesibilitas energi dengan membatasi volatilitas harga energi dan meningkatkan teknologi yang bersih, aman, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mengembangkan kawasan interkoneksi energi.
Kami berkomitmen untuk mempromosikan investasi secara berkelanjutan infrastruktur dan industri, serta teknologi inovatif dan berbagai kebijakan fiskal, mekanisme pasar dan regulasi untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk, sebagai sesuai, penggunaan mekanisme harga dan non-harga karbon dan insentif, sementara memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan.
(FRI)
