Rizky Fauzan
Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga perlu menyiapkan traktor baterai untuk petani. Sehingga, penghematan dari penghapusan subsidi tersebut tidak lari ke proyek yang tidak berkaitan dengan transisi ke energi bersih.
Di sisi lain, jika harga BBM naik lantaran subsidi dicabut, para pekerja seperti petani dan nelayan akan terkena imbas. Padahal, kelompok masyarakat tersebut membutuhkan alternatif untuk tetap menjalankan pekerjaannya.
"Apakah pemerintah mau membelikan juga, menggantikan alternatif tadi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, karena kondisi akan sangat aneh kalo BBM akhirnya naik karena penghapusan subsidi dan masyarakat disuruh beli motor atau mobil listrik," ucap Bhima.
Meskipun demikian, perlu ada konsistensi pemerintah mengurangi ketergantungan minyak. Misalnya, dibarengi dengan pengenaan pajak karbon. Pajak tersebut, kata dia, bisa menjadi stimulus untuk mengurangi beban masyarakat dalam beralih ke energi bersih. Selain itu, subsidi transportasi publik mesti diperbesar.
“Saya kira ini perlu kehati-hatian dalam transisi energi sampai pemerintah punya arah jela soal alternative. Dan jangan juga berdampak ke bansos. Jangan sampai bansos terlalu kecil sehingga mengakibatkan jumlah orang miskin bertambah,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, negara-negara anggota G20 setuju untuk mempercepat penghapusan subsidi BBM demi mencapai energi bersih dan berkelanjutan. Kesepakatan ini tercapai dalam deklarasi para pemimpin G20 di ajang KTT G20 Nusa Dua, Bali.
Berikut isi lengkap poin ke-12 deklarasi KTT-G20 di Bali 2022:
