Michelle Natalia
Untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas global terhadap inflasi, Pemerintah telah menaikkan alokasi subsidi dan belanja sosial (shock absorber), yang akan dibiayai melalui peningkatan penerimaan sejalan dengan tingginya harga komoditas. Pemerintah memperkirakan defisit fiskal pada 2022 sebesar 3,9% dari PDB, menurun dibandingkan 4,6% dari PDB pada 2021. Rasio utang Pemerintah yang tercatat sebesar 40,7% dari PDB pada akhir 2021, masih lebih rendah dibandingkan negara peer.
Pada sisi eksternal, neraca transaksi berjalan mencatatkan surplus pada 2021, didukung oleh perbaikan terms of trade seiring kenaikan harga komoditas, dan kembali mencatatkan surplus pada triwulan I-2022. Transaksi berjalan diperkirakan akan kembali defisit pada 2022 pada kisaran yang terkendali, sehingga mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Cadangan devisa pada akhir Mei 2022 tercatat USD135,6 miliar, setara dengan lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta jauh di atas utang luar negeri Indonesia yang jatuh tempo dalam satu tahun.
R&I sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+ dengan outlook stabil (dua level di atas tingkat terendah Investment Grade) pada 22 April 2021. (TYO)
