sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

PBB Catat 1,2 Miliar Orang di Dunia Terdampak Krisis Pangan hingga Keuangan

Economics editor Michelle Natalia
26/06/2022 08:45 WIB
Pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina telah menunbuhkan sejumlah krisis mulai dari pangan, energi sampai keuangan.
PBB Catat 1,2 Miliar Orang di Dunia Terdampak Krisis Pangan hingga Keuangan. (Foto: MNC Media)
PBB Catat 1,2 Miliar Orang di Dunia Terdampak Krisis Pangan hingga Keuangan. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, John Denton Sekjen International Chamber of Commerce menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh G7 dan diprediksi akan mendapat sambutan hangat oleh negara-negara lainnya. Sebagai Co-Chair di B20, ICC akan meminta chair untuk merepresentasikan dalam forum dan mengembangkannya menjadi rekomendasi dalam B20 dan G20 Leaders.

Muhammad Al Jasser, Presiden IsDB (Islamic Development Bank) menyampaikan bahwa OPEC Fund telah menyelenggarakan pertemuan di Vienna dengan institusi regional, termasuk Arab Coordination Group, Qatar Fund dan Arab Fund yang berkomitmen atas paket proyek USD 10 Miliar untuk membantu negara anggota yang membutuhkan.

Olga Algayerova, Sekretaris Eksekutif UNECE (UN Economic Commission for Europe), menyampaikan perlunya memperhatikan transportasi sebagai fasilitas dari supply chain. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dari para pembuat kebijakan dalam memitigasi disrupsi rantai pasok sekaligus menangani dekarbonisasi. Menurutnya, saat ini ekonomi sirkuler telah menjadi urgensi sebagaimana elaborasi dalam Brief No. 2 GCRG.

Rosemary DiCarlo, Wakil Sekjen Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan UNCTAD mengenai aspek dukungan legal, semisal kebutuhan tim monitor pada kapal-kapal yang akan bernavigasi di Laut Hitam.

Armida Alisjahbana, Executive Secretary UNESCAP (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), menyinggung rencana Presiden RI untuk menghadiri G7 minggu depan dalam rangka menyelaraskan rekomendasi G20 dan GCRG. Terkait dengan posisi G20 atas isu DSSI, negara anggota berencana untuk memperpanjang Debt Maturity bukan Debt Coverage Ratio.

Armida menekankan pesan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa Indonesia telah mencabut larangan ekspor minyak sawit dan beras dalam rangka membantu mitigasi krisis pangan global. Terkait dengan kelangkaan gandum, Indonesia menyarankan alternatif berupa sagu dan barley. Indonesia juga telah menerima permintaan dari Jerman terkait pengadaan batu bara.

Sebagaimana diketahui, rekomendasi Brief No. 2 GCRG fokus pada isu terkait pangan. Selanjutnya, pada Brief No. 3, GCRG akan lebih fokus pada penanganan isu energi.

Usai pertemuan ini, beberapa pertemuan penting yang akan membahas berbagai upaya penanganan krisis di antaranya, rencana Presiden Joko Widodo untuk mengikuti pertemuan G7 pada akhir Juni 2022 dengan tujuan untuk menyelaraskan isu dan rekomendasi forum G7, G20 dan GCRG.

Pada 13-14 Juli 2022 juga akan diselenggarakan G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) yang akan dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20, dan juga akan dihadiri oleh Deputi Sekjen PBB. (TYO)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement