Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel – Pemerintah berencana menerapkan biaya layanan transaksi QRIS. Hal itu pun langsung ditentang oleh para pelaku UMKM.
Sebab, biaya layanan QRIS berpotensi menurunkan pendapatan para pelaku UMKM karena menjadi beban pengeluaran baru bagi mereka.
Ketua Umum Akumandiri, Hermwati Setyorinny, pun berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan tarif QRIS tersebut dan bisa memberikan sosialisasi lebih jauh kepada para pelaku UMKM. Terutama dari sisi manfaat atas pengeluaran tambahan untuk biaya layanan QRIS.
"Saya berharap Menteri Keuangan bisa ikut cawe cawe di sini bagaimana supaya tidak berbenturan, tidak menambah beban, antara biaya MDR dengan pemungutan pajak yang lagi dan gencarkan oleh pemerintah," kata Hermawati dalam Market Review IDXChannel, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya, para pelaku UMKM saat ini diminta oleh pemerintah untuk hadir dalam berkontribusi dalam hal wajib pajak. Adapun untuk kesadaran wajib pajak sendiri pelaku UMKM dimintai 0,5% dari omzet mereka masuk ke kantong Negara.
