Iqbal Dwi Purnama
"UMKM diminta untuk hadir dengan suka cita berkontribusi kepada negara untuk sedang wajib pajak, tiba-tiba ditambahin ini, padahal dengan QRIS ini paling tidak digital keuangan akan lebih terfokus, kalau nanti transaksi konvensional, itu tidak terlacak juga, itu sayang sekali," lanjutnya.
Kalaupun memang kebijakan Bank Indonesia harus dilaksanakan, paling tidak diharapkan para pelaku UMKM nilainya cukup 0,1% dari total transaksi menggunakan QRIS. Selain itu para pelaku UMKM ini bisa disosialisasikan lebih jauh apa manfaat dan benefit yang diterima oleh para pelaku UMKM ketika memberikan iuran tersebut.
"Kasihannya justru pedagang kecil yang tidak mendapat sosialisasi kelapangan, tiba-tiba kok pendapatan saya berkurang nilainya, itu yang harusnya penyedia jasa QRIS, bisa secara bijak memberikan sosialisasi," kata Hermawati.
"Kalaupun diterapkan, saya justru butuh (penjelasan) benefit-nya apa, yang penting itu benefit dan perlu sosialisasi. Jangan sampai dia kaget, kalau tidak dikasih tauh kesannya nyolong," imbuhnya.
(FRI)
