Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 melambat imbas efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) secara signifikan.
Dia mengatakan, porsi belanja pemerintah memang tidak cukup besar terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi. Namun, ada dampak multiplier effect yang disebabkan oleh efisiensi operasional dari masing-masing Kementerian/Lembaga.
"Efisiensi bisa mengganggu tercapainya program dan juga membuat pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya 4,7 persen. Kita tahu dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sebesar itu dirasakan (terhadap perekonomian) dan keterlibatan UMKM juga masih minim," ujar Bhima saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).
Bhima memproyeksi porsi belanja pemerintah terhadap PDB pada 2025 bisa terkontraksi hingga 5 persen. Hal ini akan membuat kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan semakin minim.
"Jadi efisiensi ini juga kontradiksi sebenarnya, karena di satu sisi nomenklatur Kementerian/Lembaga juga tidak diubah. Jadi bayangkan, K/L semakin banyak, tapi ada efisiensi anggaran itu bisa mengancam ekonomi dan serapan tenaga kerja," kata dia.
Bhima juga menyoroti pemangkasan signifikan perjalanan dinas para pejabat. Hal ini dikhawatirkan membuat urusan diplomatik dan perdagangan luar negeri menjadi kendur.
Padahal, pemerintah masih perlu membuka pasar ekspor baru di tengah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China.
Pemangkasan anggaran juga akan berdampak pada peran pemerintah dalam mendorong UMKM berdaya saing ekspor.
"Pemerintah perlu mendorong industri berdaya saing ekspor, membuka pasar-pasar ekspor alternatif, itu susah. Jadi kita harus diplomasi internasional, untuk membuka alternatif perdagangan, tapi kemudian perjalanan dinas juga dipangkas," kata Bhima.
Begitu juga dengan pelayanan publik di daerah ang dikhawatirkan semakin memburuk.
"Kapasitas fiskal di daerah juga berbeda-beda," ucap dia.
(NIA DEVIYANA)
