Muhammad Refi Sandi
IDXChannel - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang properti dan infrastruktur, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, berkomitmen mendukung penyediaan hunian terjangkau dan layak bagi warga Jakarta.
Hal itu sejalan dengan target Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membangun 19 ribu unit hunian di Ibu Kota.
Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra, menegaskan fokus utama perusahaan diarahkan pada empat lini bisnis strategis, yakni housing (perumahan), properti komersial, properti sewa (perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel), serta infrastruktur.
"Jakarta saat ini sudah memenuhi berbagai persyaratan sebagai kota global. Infrastruktur transportasi, pusat bisnis, dan pariwisata tersedia lengkap. Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," kata Andira dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Andira melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis.
Di kawasan Pondok Kelapa, program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian. Tercatat ada 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-600 juta per unit tipe dua kamar.
Kemudian di Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower ready stock dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Dengan begitu, tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan hunian vertikal menjadi keniscayaan di tengah keterbatasan lahan di Ibu Kota.
"Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun. Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," kata Retno.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer persegi, kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit.
"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta," tuturnya.
Sebelumnya, Pramono menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2029, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan sebanyak 19.809 unit rumah.
Program ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku pembangunan, tenaga kerja sektor konstruksi, serta pengusaha bahan bangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta, menggerakkan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan kerja.
“Mudah-mudahan pembangunan lebih dari 19 ribu rumah ini dapat memperkuat program tiga juta rumah pemerintah pusat,” ucap Pramono.
(Febrina Ratna Iskana)
