AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.48
N225
28365.05
0.86%
+240.77
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,305
Emas
835,465 / gram

Pembebasan Lahan Akses Jalan ke Ibu Kota Baru Tersendat, Ini Komentar DPR  

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Jum'at, 15 Oktober 2021 06:56 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyesalkan berlarutnya pembebasan lahan akses jalan jembatan Pulau Balang yang nantinya menghubungkan ke ibu kota baru.
Pembebasan Lahan Akses Jalan ke Ibu Kota Baru Tersendat, Ini Komentar DPR   (Dok.MNC Media)
Pembebasan Lahan Akses Jalan ke Ibu Kota Baru Tersendat, Ini Komentar DPR   (Dok.MNC Media)

IDXChannel — Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyesalkan berlarutnya pembebasan lahan akses jalan jembatan Pulau Balang di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal itu diketahui ketika sedang melakukan inspeksi proyek jembatan yang nantinya mengubungkan pusat Ibu Kota Negara (IKN) baru ini.

“Saya meninjau Jembatan Pulau Balang di Balikpapan dan PPU. Progres fisik pekerjaan jembatan Pulau Balang sendiri sudah 100% namun belum bisa fungsional sampai hari ini. Sebab Permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut juga menjadi salah satu penyebab belum mulainya pembangunan akses darat jembatan di wilayah Balikpapan,” kata Irwan kepada wartawan dikutip Jumat (15/10/2021).

Menurut Irwan ini, pekerjaan akses jalan ke jembatan Pulau Balang sisi darat Balikpapan harus segera ditangani Pemerintah Pusat. Dan hal tersebut akan disampaikannya kepada pemerintah pada masa sidang ke-2 DPR tahun 2021-2022 pada November mendatang.

“Sebagai anggota Komisi V DPR RI pada rapat Komisi V dengan Menteri PUPR saya mendesak agar akses darat ini segera dituntaskan dan ditangani pemerintah pusat. Biar tidak terlalu lama jadi Jembatan Abunawas,” tegasnya.

Irwan melanjutkan, opsi pembiayaan melalui investasi menjadi yang terbaik. Namun, mekanismenya ia serahkan pada pemerintah, bisa melalui tugas khusus ke BUJT atau mekanisme KPBU lainnya, yang terpenting segera ada penuntasan

Karena, kata pria yang akran disapa Irwan Fecho ini, opsi akses jalan dari jembatan Pulau Balang ini langsung terkoneksi dengan tol Samboja-IKN, dan akses ini menjadi paling efektif dengan catatan pembangunan Tol Samboja-IKN segera dilakukan. Jadi investasi pemerintah senilai Rp 1,38 triliun ini jangan sampai tidak fungsional karena masalahnya dibiarkan berlarut-larut.

“Jangan biarkan investasi pemerintah melalui SBSN senilai Rp 1,38 triliun ini tidak fungsional karena berlarut-larut tanpa solusi konkret. Terlepas dari adanya isu IKN maka akses jalan jembatan pulau balang sisi Balikpapan bisa terhubung dan fungsional karena menjadi alur strategis ekonomi dan transportasi yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi,” tegas Wasekjen Partai Demokrat ini.

Legislator asal Kalimantan Timur ini menjelaskan, Jembatan Pulau Balang merupakan jembatan terpanjang di Asia untuk kategori jembatan kabel beton dengan panjang bentang 402 meter. Ini kebanggaan Indonesia dan juga kebanggaan Kaltim.

“Kami akan terus mengawal permasalahan jembatan pulau balang ini sampai tuntas dan berfungsi otpimal,” pungkasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD