AALI
9925
ABBA
412
ABDA
0
ABMM
1505
ACES
1275
ACST
240
ACST-R
0
ADES
3050
ADHI
1090
ADMF
7800
ADMG
195
ADRO
1920
AGAR
336
AGII
1440
AGRO
2220
AGRO-R
0
AGRS
191
AHAP
71
AIMS
450
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
965
AKRA
4270
AKSI
400
ALDO
940
ALKA
238
ALMI
246
ALTO
276
Market Watch
Last updated : 2021/12/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.86
0.07%
+0.36
IHSG
6632.21
0.45%
+29.64
LQ45
951.04
0.09%
+0.87
HSI
23989.26
0.02%
+5.60
N225
28722.12
0.94%
+266.52
NYSE
16853.57
1.58%
+261.60
Kurs
HKD/IDR 1,846
USD/IDR 14,405
Emas
826,722 / gram

Pemerintah Berlakukan Ganjil Genap di Lokasi Wisata

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Selasa, 14 September 2021 06:25 WIB
Pemerintah mulai membuka akses ke lokasi wisata dan memberlakukan kebijakan ganjil genap.
Pemerintah Berlakukan Ganjil Genap di Lokasi Wisata (FOTO: MNC Media)
Pemerintah Berlakukan Ganjil Genap di Lokasi Wisata (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah mulai membuka akses ke lokasi wisata. Namun untuk mengendalikan penumpukkan pengunjung, pemerintah memberlakukan kebijakan ganjil genap di lokasi wisata.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Maritim dan Investasi (Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kebijakan baru terkait dengan pembukaan lokasi wisata. Dimana untuk daerah-daerah lokasi wisata akan diberlakukan ganjil genap setiap hari jumat hingga minggu.

“Penerapan ganjil-genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan Minggu 18.00,” katanya, Senin (13/9/2021).

Hal ini dilakukan untuk mengurangi agar tidak terjadi penumpukan di daerah wisata. Sebagaimana yang terjadi di Pantai Pangandaran minggu lalu.

“Tujuannya untuk kita mengurangi  kendaraan yang datang ke sana. Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu. Dimana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Luhut menyebut ada peningkatan mobilitas ke tempat wisata yang masif dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi di beberapa lokasi wisata seperti Pantai Pangandaran yang dipenuhi oleh pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek. Sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut,” katanya.

Luhut menambahkan, peningkatan tersebut diperparah dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan secara disiplin.

“Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi prokes saat ini masih banyak yang dilanggar,” tuturnya.

Selain itu tingkat keterisian hotel juga mengalami peningkatan. Misalnya saja tingkat okupansi hotel di Kawasan Wisata Pangandaran yang mendekati penuh. Hal ini berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.

“Untuk itu Pemerintah Pusat terus mendorong agar Pemerintah Daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini,” pungkasnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD