Mulyanto menegaskan bahwa program suntik mati PLTU tersebut bukan merupakan program yang layak untuk menjadi prioritas alokasi.
Sebaliknya, Mulyanto menilai bahwa program tersebut justru sarat kepentingan yang sengaja dipaksakan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang, seperti halnya Indonesia.
"Kita tidak ingin APBN kita yang langka ini digelontorkan untuk menghapus aset PLTU yang pada dasarnya masih bernilai. Banyak pos-pos pembangunan lain yang lebih membutuhkan alokasi prioritas pendanaan APBN, baik terkait sektor pendidikan, kesehatan maupun pangan," tegas Mulyanto. (TSA)