Muhammad Farhan
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam kebijakan ekonomi hijau. Sehingga perannya dapat lebih besar daripada negara-negara lain.
Kendati demikian, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai kebijakan Indonesia dalam ekonomi hijau tersebut masih jauh dari harapan.
Berdasarkan analisis Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Seknas Fitra bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE), menilai pemerintah sama sekali tidak menyebutkan mekanisme tata kelola dan efektivitas penggunaan dari Green Sukuk maupun Green Bond, sehingga minim bertujuan utama pada pengembangan ekonomi hijau.
"Dalam nota keuangan 2025, ada harapan terkait ekonomi hijau. Akan tetapi pemerintah perlu membuat strategi yang jelas dan terukur, karena selama ini masalahnya adalah implementasi dan lemahnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat," ujar peneliti Seknas Fitra, Gurnadi Ridwan, kepada IDXChannel pada Kamis (22/8/2024).
Selain itu, Gurnadi menambahkan pemerintah hanya bangga bahwa SBN berupa Sukuk Hijau laku di pasaran global. "Meski dengan skema Green Sukuk atau Green Bond, pembiayaan hijau ini tetap ada resiko yang dihadapi oleh pemerintah di tengah jatuh tempo utang yang cukup besar, yakni Rp800,3 triliun pada 2025," tutur Gurnadi.
