sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Pemerintah Dinilai Perlu Intervensi Kebijakan Kontrak Take Or Pay PLN, Ini Sebabnya

Economics editor Dhera Arizona Pratiwi
26/09/2025 13:17 WIB
Beban usaha PT PLN (Persero) menjadi sorotan. Sebab, biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp94 triliun serta pembelian tenaga listrik Rp91 triliun per Juni 202
Pemerintah Dinilai Perlu Intervensi Kebijakan Kontrak Take Or Pay PLN, Ini Sebabnya. (Foto Istimewa)
Pemerintah Dinilai Perlu Intervensi Kebijakan Kontrak Take Or Pay PLN, Ini Sebabnya. (Foto Istimewa)

IDXChannel - Beban usaha PT PLN (Persero) menjadi sorotan. Sebab, biaya bahan bakar dan pelumas mencapai Rp94 triliun serta pembelian tenaga listrik sebesar Rp91 triliun per Juni 2025.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cory menilai perlu ada intervensi kebijakan dari pemerintah, terutama terkait kontrak Take Or Pay (TOP) yang dinilai membebani keuangan PLN.

"Skema kontrak jual beli listrik PLN dan Independent Power Producer (IPP) itu membebani keuangan PLN," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dia juga mengusulkan agar seluruh transaksi energi primer di dalam negeri diwajibkan menggunakan mata uang rupiah. Hal ini bertujuan guna menghindari kerugian akibat fluktuasi kurs mata uang asing.

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement