Atikah Umiyani
“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.
Seperti diketahui, subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian ESDM itu mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan subsidi listrik. Subsidi tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin.
Akan tetapi, selama ini ada sekitar 20-30 persen dari subsidi berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, dengan nilai sekitar Rp100 triliun.
“Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian enggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” tutur Bahlil.
(Ahmad Islamy Jamil)
