Erfan Erlin
Hanya saja, Sakti menjelaskan, kebijakan pembatasan tersebut harus dipayungi dengan regulasi yang tepat. Yang jadi masalah, upaya penyiapan regulasi itu disebut Sakti bukan hal yang mudah.
"Ini berbeda dengan di swasta, ketika membuat peraturan dan sebagainya bisa dilakukan dengan cepat. Karena kita di pemerintahan, maka harus melibatkan semua pihak, sehingga penyusunan regulasinya cukup memakan waktu," papar Sakti.
Meski terkesan menjadi kendala teknis di lapangan, Sakti mengakui bahwa dilibatkannya semua pihak terkait memang perlu dilakukan untuk dapat memberikan masukan sesuai posisi dan kondisinya masing-masing.
"Karena kita juga perlu masukan dari para pelaku (industri perikanan) dan juga pihak-pihak terkait lainnya," tandas Sakti.
Melalui pemberian kuota itu nanti dapat dilihat penyediaan lapangan kerja yang begitu besar. lalu kemudian kekuatan ekonomi betul-betul berputar di wilayah tersebut. Dan kemudian industrinya juga akan berkembang di wilayah tersebut. (TSA)
