AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
0.00
-100%
-17259.00
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

Pemerintah Suntik Dana Kereta Cepat Rp4,3 Triliun, Ekonom: Nambah Utang Negara 

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Selasa, 09 November 2021 11:34 WIB
Terkait penyuntikan dana Rp4,3 T ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, berikut komentar ekonom dari CELIOS.
Pemerintah Suntik Dana Kereta Cepat Rp4,3 Triliun, Ekonom: Nambah Utang Negara  (Dok.MNC Media)
Pemerintah Suntik Dana Kereta Cepat Rp4,3 Triliun, Ekonom: Nambah Utang Negara  (Dok.MNC Media)

IDXChannel— Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Ekonom selaligus Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menilai hal tersebut akan menambah beban dan berdampak tehadap utang pemerintah. 

“Dampak langsung dari penyertaan modal negara ke proyek kereta cepat adalah adanya beban terhadap utang pemerintah yang pati akan meningkat secara langsung maupun tidak langsung,” kata Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (9/11/2021).

Bhima menuturkan meski konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun akan terdapat risiko kontijensi.

“Risiko kontijensi yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan, dan berakibat pada gangguan neraca anggaran pemerintah. Ini yang disebut sebagai debt trap atau jebakan utang,” paparnya 

Awal masalah karena proyek kereta cepat yang disetujui secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan. 

“Kalau awalnya B2B ya harusnya hitungan bisnis nya masuk akal. Kenapa pinjaman dari China Development Bank di setujui pasti ada pertimbangan return on investment (ROI) dari proyek kereta cepat bentuknya komersil,”  urainya. 

Secara hitungan proyek, proses pembangunan  ini sifatnya komersil sebenarnya pemerintah rugi dua kali. Kerugian pertama saat proyek ditahap konstruksi biaya sangat besar. Kedua ketika proyek berjalan atau operasional masih andalkan subsidi pemerintah. 

“Sekarang perlu disesuaikan pastinya lebih mahal. Maka dari itu jelas proyek ini sedari awal proyek komersial alias tujuan cari untung. Tiba tiba sekarang disuntik APBN tentu jadi tanda tanya besar,” pungkasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD