Pemerintah Tawarkan Proyek PLTA Senilai Rp1,12 Triliun Pakai Skema Take or Pay PLN

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bendungan Tiga Dihaji Sumatera Selatan. Nilai proyek itu mencapai Rp1,12 triliun.

Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Trisaputra Zuna mengatakan salah satu infrastruktur sumber daya air yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya di antaranya waduk/bendungan yang bermanfaat besar bagi masyarakat.

Baca Juga:

Menko Airlangga Berharap PLTA Kayan Cascade Dorong Nett Zero Emission

"Saat ini, Kementerian PUPR melalui DJPI tengah menyiapkan Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji yang berlokasi di Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan bendungan milik Kementerian PUPR untuk ketenagalistrikan," kata Herry pada pernyataan tertulisnya, Jumat (16/12/2022).

Bendungan Tiga Dihaji dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Kementerian PUPR pada akhir tahun 2018 dan direncanakan selesai pada tahun 2025, dengan manfaat untuk irigasi seluas 11.000 hektar, reduksi banjir sebesar 106,1 m3/detik, air baku sebesar 1 m3/detik, dan listrik sebesar 40MW.

Baca Juga:

Pembangunan Proyek Jumbo PLTA Kayan Senilai Rp258 Triliun Dimulai 2023

"Proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji merupakan proyek KPBU atas prakarsa Badan Usaha (unsolicited) yang memiliki kapasitas listrik sebesar 40 MW, estimasi energi listrik tahunan sebesar 212,40 GWh, dengan Faktor Pembangkitan (Capacity Factor) sebesar 60,69%," sambung Herry. 

Baca Juga:

Pengembangan Energi Baru Terbarukan; PLTA

Dikatakan Herry, proyek KPBU PLTA Tiga Dihaji memiliki nilai investasi sebesar Rp1,12 triliun dengan masa kerja sama selama 27 tahun yang terdiri atas 2 tahun masa konstruksi dan 25 tahun Take or Pay. 

"Dengan skema Take or Pay ini, PLN akan membeli listrik sesuai dengan perjanjian. Untuk pengembalian investasi proyek ini akan dilakukan melalui skema Pembayaran Pengguna Layanan / Tarif melalui PJBL dengan PT PLN (Persero)," ujar Herry.

Kementerian PUPR telah menerbitkan Surat Izin Prakarsa untuk menyusun Dokumen Feasibility Study, Dokumen Pengadaan, dan Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU. 

"Dalam rangka proses evaluasi terhadap usulan proyek KPBU dari calon pemrakarsa perlu dilakukan Market Sounding untuk menyampaikan proyek ini kepada calon investor dan stakeholders," pungkasnya.

(FRI)