"Ya kalau perlu mendorong swasta dari APBN, nanti kita mendorong fasilitasi penjaminannya, tidak ada yang khusus. Sudah masuk di fasilitas PSN itu," sambungnya.
Selain itu, dia menjelaskan, dengan masuknya MLFF dalam PSN juga akan memuluskan proses revisi PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang akan menjadi landasan regulasi untuk implementasi sistem MLFF.
"Kita lihat apakah nanti akan sampai ke regulasi PP-nya, kalau memang harus diubah ya kita fasilitasi," sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, Susiwijono menambahkan, pihaknya bakal melakukan review untuk proyek PSN tambahan baru termasuk MLFF hingga bulan Juni 2024.