Riezky Maulana
IDXChannel - Pemprov DKI memastikan bahwa 13 pulau reklamasi pembangunannya telah dihentikan sepenuhnya. Hal tersebut dilatarbelakangi fenomena penurunan muka tanah di Ibu Kota pada masa yang akan datang menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta, dalam menangani persoalan reklamasi di Teluk Jakarta.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, menjelaskan, pihaknya juga telah memenangkan sebagian besar gugatan dari pihak pengembang.
"Pulau-pulau yang sudah terbangun dikelola untuk kepentingan publik, yang mana 65% lahan dikelola oleh Pemprov DKI melalui BUMD. Untuk itu dibuatlah Pergub 58/2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara. Pergub itu mengatur tentang pengawasan dan monitoring terhadap perizinan, serta pengelolaan pulau yang sudah terbangun," ujar Sigit dalam keterangannya dikutip Minggu (24/10/2021).
Dia memaparkan, keputusan penghentian reklamasi dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov DKI, yakni melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk bersama-sama menelaah, meneliti, dan memverifikasi dampak reklamasi secara ilmiah. Menurut dia, kajian dilakukan dengan metode pendekatan ilmiah dengan prioritas social justice dan sustainability.
"Transparasi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan. Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan," tuturnya.
